Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, saat kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/05/2025). Foto: Singgih/vel

Parlementaria, Manggarai Barat - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya peningkatan daya beli masyarakat sebagai prasyarat utama untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Investasi itu akan datang dengan sendirinya jika daya beli masyarakat meningkat, kalau kita lihat indeks pembangunan manusia juga masih di bawah rata-rata nasional. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tuh salah satunya daya beli,” jelas Andi Yuliani Paris, dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/05/2025).

Menurut legislator dari Fraksi PAN ini, ada keterkaitan erat antara daya beli, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan minat investasi. "Kalau daya beli masyarakat kurang, berarti investasi juga akan berkurang. Harus ada lingkaran positif: pertumbuhan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli meningkat dan pada akhirnya menarik investasi," jelasnya.

Andi menegaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah seperti NTT harus diarahkan secara afirmatif untuk mendukung sektor-sektor ekonomi riil yang digeluti masyarakat. Terutama di wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan agraris, seperti pertanian dan peternakan.

"Tentu untuk transfer daerah itu harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap perputaran kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat sini masih masyarakat agraris. Maka dukungan harus fokus pada pengembangan usaha yang memang dikelola oleh masyarakat," paparnya.

Andi juga menambahkan bahwa dukungan infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi di NTT. Infrastruktur harus dibangun untuk menunjang kegiatan produktif masyarakat agar distribusi hasil usaha menjadi lebih efisien dan bernilai tambah.

"Transfer ke daerah ini harus betul-betul berbentuk afirmasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana transfer itu harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat, bukan sekadar menjadi anggaran rutin yang tidak berdampak langsung," pungkas Andi. (skr/we)